Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Berdasarkan Hasil Survei IKM/IPK


(12/8/2020) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas mengikuti kegiatan Virtual Meeting dan Fokus Grup Discussion yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tentang Verifikasi Survei IKM Berbasis Elektronik. Pada kegiatan ini disajikan secara utuh mekanisme dan data survei yang selama ini telah dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, dalam kesempatan tersebut Pramella Yunidar Pasaribu menyampaikan agar setiap Satuan Kerja dapat memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk menggali informasi lebih dalam agar tujuan penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik dapat terlaksana karena survei ini adalah modal penting dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance dan clean government melalui birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bekerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. 

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)  Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, penilaian komponen hasil dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IPK dan IKM diperoleh melalui survei mandiri yang mana pengguna layanan publik diminta untuk mengisi daftar pertanyaan terkait penyelenggaraan pelayanan. Kemudian, unit kerja dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM apabila memenuhi ketentuan, yaitu: (1) Nilai IPK minimal 13,50 untuk menuju WBK dan WBBM (2) Nilai IKM minimal 16 untuk menuju WBK dan minimal 18 untuk WBBM (3) serta, minimal jumlah responden adalah 30 (tiga puluh) untuk satu unit kerja. Jadi untuk memperoleh rekomendasi satker yang bisa diusulkan berpredikat WBK, minimal memperoleh nilai IPK 13,5 dan nilai IKM 16. Dua komponen penilaian tersebut merupakan persyaratan memperoleh predikat WBK selain yang telah ditetapkan dalam Permenpanrb Nomor 52 Tahun 2014.



FORM KOMENTAR